….dan MKW pun Dibungkam Part II

[refleksi atas perkembangan wacana dikeluarkannya saya dari Group FB Obrolan Seputar Koes Plus (OSK). Belum selesai, tapi bolehlah dibaca en diikuti terus :) ...]

Tulisan saya di blog ini “…dan MKW pun Dibungkam” ternyata menuai banyak perhatian dan komentar di Group FB OSK. Banyak member yang tidak tahu bahwa saya telah dikeluarkan dari group itu mendesak team admin untuk memberi keterangan.  Jika tanpa pressure dari warga OSK, team admin juga saya yakin tak akan memberi keterangan, termasuk  DC. Berikut adalah copy paste pernyataan Dhodho Cansera (DC) di OSK pada Kamis 27 Desember 2014. Selengkapnya begini:

QUOTE: Continue reading

Buku Nada Tjerita

Buku Nada Tjerita [Indepth, 2013]

Buku Nada Tjerita [Indepth, 2013]

Nada Tjerita telah dibukukan oleh INDEPTH Publishing.  Cara pemesanan:

Transfer 100.000 ke rekening  BNI, Mandiri, atau BCA dengan nomor sbb:

BNI a.n Manunggal K Wardaya  0191161366
Mandiri a.n Dwiningsih 136 00 1142100 2
BCA a.n Dwiningsih  154 0416 474
[ bukti transfer kirim  ke manunggal.wardaya@gmail.com, dan sertakan alamat kirim. Jangan lupa cantumkan Kode Pos dan nomor HP]

Harga di atas sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh P Jawa. Untuk Luar Jawa, tambahkan 10.000. Eropa 15 Euro, Incl. Shipping.

Harap bersabar untuk menunggu sekitar 1 minggu, pengiriman akan di pool-kan per minggu/akhir pekan agar efisien. Hotline pemesanan: 0857 28 456 999

Nada Tjerita adalah buku kumpulan essay yang tersebar di aneka belahan dunia, seperti di Belanda, Perancis, Thailand, Australia, dan tentu saja di tanah air penulisnya sendiri: Indonesia. Kisah-kisah dalam Nada Tjerita adalah pengalaman penulis di berbagai negara tersebut dan juga aneka refleksi penulis sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebagian besar isi buku ini ditulis di Negeri Belanda, berkisah tentang Belanda. Tapi banyak pula isi buku ini mengenai keseharian yang tak teramati di tanah air. Memberi dukungan pada buku ini adalah sastrawan dunia Ahmad Tohari. Nada Tjerita tidak dijual di toko buku, dan murni melalui mailorder.

Anda bisa pula kontak ke manunggal.wardaya@gmail.com untuk mendapatkan buku ini.

Salam

Kisah dari Abu Dhabi

Abu Dhabi International Airport

Abu Dhabi International Airport

Ia kujumpai di Abu Dhabi International Airport ketika aku tengah membunuh waktu menunggu pesawat yang akan menyudahi perjalananku dari Amsterdam ke Jakarta. Saat duduk berdampingan dan bercakap dengannya di ruang tunggu, ia mengenakan kaus kuning, dengan rambut panjang terurai, bercelana jeans dan bersandal. Badannya agak gemuk. Ketika berbincang dengannya aku memang tak banyak memandang wajahnya. Namun seingatku wajahnya tidaklah cantik, setidaknya menurut ukuran, rasa dan seleraku. Namanya? Aku tak menanyakan. Padaku ia mengaku berasal dari Cianjur. “Orang Cianjur di Arab banyak sekali. Ribuan,” katanya lagi seraya  menambahkan bahwa sebenarnya berasal dari Bogor. Ia menyebutkan nama suatu daerah  yang tak kukenali, dan oleh karenanya sudah barang tentu tak dapat kuingat lagi. Umurnya duapuluh delapan, dan itu berarti lebih muda sepuluh tahun dari usiaku. Dalam bercakap aku memanggilnya dengan sebutan “Ibu”. Ia sendiri nampak terkaget tak percaya ketika kusebutkan selisih usiaku dan usianya. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh, Arab Saudi, dan didorong rasa ingin tahuku tentang  kehidupannya sebagai pembantu, akupun menanyainya. Dan inilah lebih kurangnya percakapan singkat kami: Continue reading

Anda tengah berada di weblog yang saya kelola, untuk menampung segala apa di isi kepala saya. Ini bukan weblog saya satu-satunya, karena saya pula mempunyai manunggalkusumawardaya.multiply.com sebuah web yang saya gunakan sebagai wadah pemikiran di bidang hukum/sosial.

Mewujudkan POLRI Yang Dimiliki, Dicintai, dan Dibanggakan oleh Masyarakat

Dimanakah Polisi ketika lampu lalu lintas mati di Purwokerto akhir-akhir ini? 085625786xx

SMS di atas adalah salah satu pesan pendek yang dimuat di kolom Suara Warga Harian Kompas Edisi Jawa Tengah, Sabtu 14 Juni 2008 halaman L. Isinya begitu menggelitik. Sang pengirim seolah gusar dan mempertanyakan polisi yang tak ada di saat ia seharusnya ada. Secara tersirat pengirim SMS menggugat polisi yang selalu ada manakala kehadirannya justeru tidak lebih dibutuhkan (dalam konteks SMS di atas adalah ketika lampu lalulintas berfungsi normal). SMS tersebut terbaca begitu singkat namun begitu kaya makna. Ia merefleksikan citra Polisi sebagai sosok yang kehadirannya begitu dinanti dan ditunggu, namun pada kesempatan yang lain acapkali menjadi sosok yang dibenci. Polisi yang dikenal dengan seragam cokelat dan sepatu hitamnya ternyata mempunyai citra yang beragam dalam benak masyarakat. Justeru karena itulah polisi selalu menarik untuk diperbincangkan. Saya hendak mendiskusikan citra polisi melalui sebuah kisah yang benar-benar pernah terjadi di bawah ini.

Pada suatu hari di paruh akhir 2007, di sebuah titik di tengah sebuah kota di Jawa Tengah, sebuah bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) berhenti di tempat di mana jelas-jelas terpasang tanda larangan berhenti. Tentu saja bus tersebut bukanlah yang pertama kali berhenti dan mencari penumpang di sana. Ada puluhan bus yang melakukan hal yang sama setiap harinya dari pagi, petang hingga larut malam. Dari arah Purwokerto, puluhan bus baik besar maupun kecil berlomba mempertaruhkan keselamatan diri maupun orang lain berkejaran mencapai tempat itu terlebih dahulu. Tujuannya satu; meraup penumpang yang begitu banyak menunggu di situ. Tempat itu memang dikenal sebagai terminal bayangan, karena memang sesungguhnya ia tak diperuntukkan untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Badan jalan yang sempit membuat laju kendaraan lain terhambat karena separuh badan jalan dipakai oleh bus-bus berbadan besar yang berhenti di sana.

Tak jauh dari tanda larangan dimana bus itu berhenti, terdapat pos polisi walau tak terlihat karena tertutup jalan menikung. Polisi tak selalu mengawasi daerah itu, dan oleh karenanya tak heran jika para pengemudi selalu membandel menghentikan kendaraannya di terminal bayangan itu. Namun hari itu bukan hari yang baik bagi sang pengemudi bus AKAP dan awaknya. Seorang polisi muda, berbadan besar tegap menghampiri ketika bus tengah diparkir tepat di depan tanda larangan berhenti. Polisi itu menegur sopir. Nada bicaranya tinggi, murka kepada seorang yang seusia dengan ayahnya sendiri.

Sang sopir berusaha menjelaskan, dan mengakui bahwa ia bersalah telah berhenti di tempat yang tak seharusnya. Polisi muda tersebut tak ambil peduli. Ia terus marah dan berkata-kata dengan nada tinggi walau kondektur turut turun tangan dan berusaha meminta maaf seraya berjanji tak akan mengulangi hal itu lagi. Polisi muda itu meminta keduanya, sopir dan kondektur untuk menuju ke pos. Surat-surat kendaraan ia bawa. Sampai di sini, seluruh penumpang bergumam. Gumam yang satu menyatakan: “paling-paling minta duit”. Gumam yang lain “kasih uang aja, nanti kan selesai.” Berbagai gumam para penumpang bukannya tanpa dasar. Pengalaman membimbing mereka kepada cara pikir seperti itu. Dan setiap mata penumpang kembali mengawasi dari dalam bis AKAP tersebut, ada yang melongokkan kepalanya, dan beberapa bahkan ikut turun menyaksikan jalannya peristiwa.

Sampai di depan pos penjagaan, sang polisi kembali menumpahkan kekesalannya pada sopir dan kondektur. Dalam bahasa Jawa ia berkata kira-kira seperti ini “Anda sudah tahu bahwa di sini ada tanda larangan untuk berhenti, tapi anda masih saja ngetem di tempat itu.” Ia kemudian menegaskan bahwa bus-bus yang berhenti di situ benar-benar mengganggu kelancaran berlalu lintas.Barangkali merasa dikejar waktu karena perjalanan masih jauh, kondektur mengeluarkan uang duapuluh ribu untuk kemudian disodorkannya pada polisi tersebut. Pemandangan ini terlihat oleh semua saja para penumpang yang sedari awal menyaksikan dari dalam bus. Para penumpang kembali bergumam, dan berharap permasalahan ini akan selesai sehingga perjalanan kembali dapat dilanjutkan. Namun di luar dugaan, polisi muda yang wajahnya memerah itu menampik uang yang disodorkan sang kondektur. Para penumpang yang menyaksikan menjadi terkejut dan menyangka bahwa uang sejumlah itu kurang. Namun dugaan penumpang salah. Polisi muda itu dengan cepat memasukkan uang kertas itu kembali pada saku baju sang kondektur sambil berkata: “Saya butuh uang, namun saya bukan polisi yang bisa dibeli Pak.” Ia memandang wajah sang kondektur dengan tajam. Kepada kondektur itu ia berkata keras bahwa menyuap petugas adalah pula pelanggaran hukum dan ia bisa memperkarakan hal ini. Menyadari kesalahannya kondektur menghiba minta ampun serta berjanji tak akan mengulangi lagi. Sang sopir juga memohon maaf, karena belakangan diketahui setelah diperiksa surat-suratnya, ternyata SIM yang ia miliki sudah lampau waktu. Pada sang polisi keduanya memohon maaf dan kebijakan atas kesalahannya. Walaupun kemarahannya kemudian bertambah karena usaha penyuapan, polisi muda itu kemudian kemudian mempersilakan sopir dan kondektur melanjutkan perjalanan setelah mencatat nama dan nomor kendaraan bus itu serta mengancam jika suatu saat terbukti membandel lagi ia akan mengambil tindakan tegas. Semua penumpang yang menyaksikan peristiwa itu menarik nafas lega karena permasalahan bisa diselesaikan. Tak henti-henti para penumpang memuji sang polisi muda, kendati bus telah semakin jauh berlalu meninggalkan tempat itu. Peristiwa itu, kejadian singkat itu memang hanya sebuah peristiwa kecil, namun begitu membekas di benak mereka yang menyaksikan termasuk saya, salah satu penumpang bus AKAP tersebut.

®

Tindakan polisi yang menunjukkan kemarahannya pada masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam kasus di atas tentunya amat disayangkan. Sebagai abdi masyarakat, ia mestinya memahami paradigma polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dan bukan sebaliknya minta dilayani dan dihormati masyarakat. Etika dan sopan santun harus dikedepankan dalam melaksanakan tugas. Akan lebih baik jika polisi tadi mendekati awak bus dan melakukan tindakan persuasif sekalipun ia menengarai adanya dugaan pelanggaran hukum. Ini berkesesuaian dengan Code of Conduct for Law Enforcement Official[2] yang menyebutkan bahwa in the performance of their duty, law enforcement officials shall respect and protect human dignity and maintain and uphold the human rights of all persons. Namun demikian terlepas dari kelemahan yang manusiawi sifatnya itu, peristiwa di atas memiliki arti yang tidak kecil dalam pembentukan citra polisi di masyarakat. Peristiwa di atas telah menggugurkan generalisasi yang selama ini melekat di benak bahwa semua polisi berperilaku tidak profesional dan tidak bersih dari KKN. Sisi kelemahan sang polisi muda tertutup dengan profesionalitas yang ditunjukannya. Tidak ada satu penumpangpun yang memprotes tindakannya memarahi sopir dan kondektur. Sebaliknya semua orang memuji sang polisi muda tadi. Sosok polisi muda yang tak mau menerima uang suap itu seolah sosok yang selama ini dirindukan kehadirannya yang selama ini dinanti-nanti.

®

Dari kasus di atas menarik dipertanyakan adalah mengapa ada polisi yang mampu menjaga profesionalisme dengan tidak menerima suap seperti sang polisi muda tadi, dan mengapa ada kalanya banyak polisi yang justeru mengambil kesempatan untuk keuntungannya sendiri? Tulisan ini meyakini setidaknya ada tiga (3) faktor yang berperan dalam menentukan profesionalisme seorang polisi.

Pertama, adalah faktor human resources atau sumber daya manusia (SDM). Membicarakan SDM kita tak bisa melepaskan diri dari proses rekrutmen anggota polisi. Hanya melalui rekrutmen yang baik dan transparant lah dapat diharapkan dihasilkannya anggota polisi yang baik. Sayangnya, seakan telah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa jika ingin menjadi polisi, orang haruslah menyetor sejumlah uang tertentu kepada para pengambil kebijakan rekrutmen. Jika tidak, niscaya akan sangat sulit memasuki dunia kepolisian. Memang selalu ada tempat bagi polisi yang benar-benar direkrut berdasar prestasi, namun tempat untuk itu begitu terbatasnya. Selebihnya rekrutmen lebih didasarkan pada kemampuan finansial. Model seperti ini mau tak mau menyingkirkan mereka yang sesungguhnya ingin benar-benar menjadi abdi masyarakat dengan sebaik-baiknya namun tak memiliki biaya yang cukup. Di sisi lain, rekrutmen yang masih berbau uang seperti ini memaksa para polisi junior untuk berfikir secara ekonomis manakala ia telah bertugas. Ia akan berupaya untuk mengembalikan modal yang telah digunakannya secepat mungkin. Memasuki dunia kepolisian bagi polisi yang memasuki karir melalui cara demikian menjadi tak ubahnya memasuki dunia dagang. Ini tentu bukan sesuatu yang baik, karena polisi bekerja bukan berdasar logika untung rugi, akan tetapi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Visi Misinya.

Kedua, adalah faktor keteladanan. Pendidikan dan latihan di bidang kepolisian telah dirancang sedemikian rupa untuk membentuk seorang warga negara menjadi polisi yang mampu menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Namun demikian, apa yang sudah diterima dalam tahap pendidikan dan latihan itu tidaklah dengan serta merta akan membentuk karakter seorang polisi yang diidealkan. Seorang polisi terikat oleh hirarki komando yang ketat. Dalam konteks relasi bawahan dan atasan ini, keteladanan memegang peranan penting dalam pembentukan watak seorang polisi. Jika sang atasan tak mampu memberikan teladan yang baik, ia akan ditiru oleh anak buah, atau setidaknya menjadi justifikasi bagi polisi muda bahwa senior mereka pun melakukan hal yang sama. Masyarakat mempunyai caranya sendiri yang unik untuk mengidentifikasi profesionalisme polisi terkait dengan keteladanan ini. Manakala terjadi pergantian pimpinan namun penyakit masyarakat seperti judi, miras dan prostitusi tetap marak, masyarakat akan menyimpulkan bahwa jajaran pimpinan di kepolisian pastilah bermain mata dengan pelaku penyakit masyarakat. Namun sebaliknya jika penyakit masyarakat tidak banyak berkembang atau setidaknya dapat diminimalisir akan disimpulkan bahwa pimpinan polisi pastilah mempunyai profesionalitas yang tinggi.

Ketiga adalah berkaitan dengan faktor kedisiplinan. Membicarakan kedisiplinan polisi akan terkait erat dengan prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada mereka yang terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Pemberian sanksi tentunya disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan dan memperhatikan tujuan pemberian sanksi, yakni efek jera bagi yang melanggar maupun sebagai peringatan bagi anggota
polisi yang lain. Kejadian dimana polisi mengonsumsi narkoba, perselingkuhan dua (2) Kapolsek sebagaimana terjadi di Sleman, Yogyakarta, bahkan polisi menjadi otak kriminalitas sebagaimana terjadi di Surabaya dimana polisi menjadi otak uang palsu[3] ditengarai karena selama ini tidak ada penegakan disiplin yang memadai. Berkaitan dengan disiplin, polisi tidak bisa melepaskan diri dari partisipasi masyarakat. Pengaduan masyarakat harus dibuka sehingga pengawasan tidak saja bersifat internal, melainkan eksternal.

·

Sebagai suatu institusi penegak hukum dalam negara yang demokratik, lembaga kepolisian termasuk jajaran Polwil Banyumas dituntut untuk terus menegaskan dirinya sebagai abdi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas terhadap publik. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme terkait mutu pelayanan, pembenahan dalam hal rekrutmen dan pengawasan mutlak dilakukan. Dalam hal rekrutmen, perlulah diperhatikan hak atas akses yang sama dari warga negara untuk memasuki sektor pelayanan publik (right of equal access to public service). Sebagaimana ditegaskan oleh High Commissioner for Human Rights[4], rekrutmen, tidak boleh melibatkan pembedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin dan agama. Komisioner Tinggi HAM PBB juga menyatakan bahwa dalam rekrutmen polisi, satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan haruslah kualitas dan kualifikasi calon polisi dan jumlah lowongan yang tersedia.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan disiplin, tak boleh dilupakan pula untuk membuka seluas-luasnya askses bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pengaduan terkait disiplin anggota. Ini akan menjadi penyelaras dan penyeimbang pengawasan dalam rangka penegakan disiplin yang yang internal sifatnya. Polisi harus terbuka dengan pengaduan masyarakat dan menghilangkan kesan bahwa kepolisian adalah suatu lembaga yang menyeramkan yang tidak bisa dikritisi.

Polisi juga harus memiliki sikap proaktif (proactive policing) dalam menghadapi situasi kamtibmas tertentu. Pengamatan penulis, setelah dimuatnya SMS warga di Harian Kompas Edisi Jawa Tengah pada hari Sabtu 14 Juni 2008 yang mengeluhkan ketiadaan polisi di berbagai persimpangan jalan, baru pada hari Senin 16 Juni 2008 terlihat polisi yang berjaga dan mengatur lalu lintas di seputar kota Purwokerto. Bahwa polisi berjaga ketika lampu lalu lintas mati adalah sesuatu yang patut kita apresiasi, namun disayangkan bahwa tindakan polisi yang mengatur lalu lintas ketika listrik padam lebih terkesan sebagai tindakan yang reaktif, yakni setelah adanya kritik masyarakat melalui media massa terlebih dahulu. Bukankah sudah sangat jelas bahwa ketiadaan lampu lalu lintas berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dan seharusnya polisi proaktif berjaga di persimpangan jalan sebagaimana dilakukan ketika situasi normal?

Terkait dengan pengawasan dan dalam rangka community policing, di era kebebasan informasi seperti sekarang, sudah saatnya pula polisi membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat baik bagi mereka yang membutuhkan pelayanan maupun, mereka yang hendak mencari atau menyampaikan informasi. Era teknologi informasi yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa hambatan fisik semestinya benar-benar dimanfatkan bagi Polwil Banyumas untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Sayangnya hal ini belum dilakukan secara optimal oleh Polwil Banyumas, setidaknya hingga tulisan ini dibuat tidak ada situs resmi Polwil Banyumas ketika penulis melakukan pencarian (searching) melalui media internet. Ini komunikasi dengan polisi baik yang terkait dengan kamtibmas maupun yang pengaduan masih harus dilakukan secara konvensional. Ini tentunya tidak menguntungkan karena warga masyarakat menemui kesukaran untuk mengakses informasi atau bahkan memberi informasi yang bisa jadi amat berguna bagi polisi itu sendiri. Di era keterbukaan ini hal tersebut nampaknya sudah tak lagi relevan dan sudah semestinya segera dilakukan perbaikan.

Pada akhirnya, bagaimanapun masyarakat mengharapkan polisi yang semakin profesional dan mumpuni dalam melaksanakan tugasnya. Telah disadari bahwa sebagai salah satu pilar penegakan hukum, polisi tidaklah dapat berdiri dan bekerja sendiri, namun akan senantiasa membutuhkan peran serta masyarakat. Oleh karenanya, polisi, khususnya Polwil Banyumas tidak saja harus terus menjaga hubungan dengan masyarakat sebagai basis dari kinerja yang optimal, akan tetapi membuka akses yang seluas-luasnya bagi keikutsertaan warga masyarakat. Hanya dengan keterbukaan dan dan paradigma sebagai pelayan masyarakatlah Polisi akan selalu dimiliki, dicintai, dan dibanggakan oleh masyarakat. S
elamat Ulang Tahun!



[1] Alumnus Monash University Law School, Melbourne Australia, Dosen Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto.

[2] Annexed to General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979

[3] Lihat Antara News, Dibekuk Oknum Polisi Jateng “Otak” Sindikat Uang Palsu, http://www.antara.co.id/arc/2007/12/5/dibekuk-oknum-polisi-jateng-otak-sindikat-upal/, diakses pada 15 Juni 2008

[4] Human Rights and law Enforcement: A Manual on Human Rights Training for The Police, New York & Geneva: United Nations, 1997 hal. 158

Naif: Let’s Go

Sekira satu dasawarsa setelah merilis debutnya (Naif, Bulletin, 1998), Naif kembali meluncurkan album bertajuk Let’s Go. Inilah album ke-setengah enam (istilah yang dipilih para begundal sendiri) setelah setahun sebelumnya melempar Televisi ke pasaran. Distribusi Let’s Go secara bundling dengan Rolling Stone Indonesia (RSI) edisi Mei 2008 adalah suatu pencapaian tersendiri mengingat RSI adalah bagian dari pohon besar Rolling Stone; sebuah majalah musik kelas dunia.
Ini pulalah album Naif pertama yang menggunakan bahasa Inggris sebagai judulnya, yang membuat para penggemar yang ingin memilikinya tak punya pilihan lain kecuali harus mendapatkan (bagaimanapun caranya) RSI mengingat Let’s Go tak dipasarkan di record stores. Oleh karenanya saya hendak mengatakan bahwa setakat ini Let’s Go adalah album Naif yang paling menguji kesetiaan para fans. Butuh atau tidak butuh majalahnya, anda mesti mengeluarkan uang empat puluh sembilan ribu koma sekian rupiah, suatu nominal yang tak kecil terlebih dalam suasana perekonomian nasional yang dihantam inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Saya sendiri mensiasati hal ini dengan membelinya secara patungan dengan kawan penggemar RSI (jangan tanya siapa diantara kami yang mesti jadi patung!). Masing-masing kami mengeluarkan duapuluh lima ribu. Saya mendapat CD, kawan saya mendapat majalahnya. Simbiose mutualisme bukan?
Lebih jauh, karena menjadi bonus RSI (sebenarnya saya tidak setuju dengan klaim bahwa Let’s Go adalah bonus RSI, apalagi yang dikatakan sementara orang sebagai CD gratisan. Bukankah harga RSI edisi Mei 2008 lebih tinggi dari biasanya yang berkisar tigapuluh lima ribu rupiah?!), dalam amatan saya sebagai pengumpul records, suatu saat kelak album ini menjadi album yang langka dan mempunyai nilai ekonomi dan prestis yang tinggi bagi pemiliknya. Sementara itu karena dirilis dalam format CD bisa jadi inilah album yang dalam sejarah Naif tidak akan dijumpai dalam format pita/tape alias kaset. Entah kalau suatu saat nanti semua album Naif dirilis dalam format CD, karena kita tahu, teknologi tape/kaset kini sudah mulai ditinggalkan, nasib yang juga dialami piringan hitam pada akhir 70-an.
Sepuluh tahun sejak Mobil Balap, Piknik 72, dan Puspa Indah orang akan bertanya: apakah Naif masih seperti dulu? Adakah yang baru? Perubahan apa saja yang terlihat? Adakah yang masih tetap dipertahankan? Adakah revolusi dalam bermusik mereka? Apakah yang tak lagi ditemukan dan seterusnya dan selanjutnya. Semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang sewajarnya dilontarkan terhadap Naif sebagai sebuah band yang secara objektif masih produktif, masih bertahan lebih dari satu dasawarsa terhitung sejak debutnya.
Mari kita coba mengurai dan memberi jawab. Naif terus berubah. Liat saja, semua personilnya sudah jadi bapak pula telah beranak pinak. Gambar Lego pada CD case album ini saja mencitrakan empat personil Naif dengan ukuran badan yang melar, sesuatu yang telah teridentifikasi dari foto para begundal di album sebelumnya, Televisi. Mungkin ini adalah pokok bahasan yang tidak esensial lagi tak penting. Namun point yang hendak saya ketengahkan di sini adalah walaupun suasana kebatinan yang melingkupi Naif amat berbeda dengan ketika mereka masih sekedar bujangan pada paruh kedua 90-an mereka toh masih mampu menggubah lagu yang bertema permasalahan klasik anak muda. Perhatikan lirik Ooh Yeah yang berkisah tentang pergulatan batin seseorang yang hasrat biologiknya menggejolak, namun pada saat bersamaan ia mesti pandai meredam keinginannya itu karena terhalang rupa-rupa pagar norma kemasyarakatan. Ini adalah common sense bagi siapa saja remaja pra-kawin yang belum boleh melakukan ini dan itu terkait aktifitas seksual karena konstruksi sosial menjadikan apa yang ada di benaknya itu menjadi sesuatu hal yang terlarang. Menggelitik memang. Bertitik tolak dari ini, saya berandai-andai (untuk tidak mengatakan “menyarankan”) jika di album yang ke setengah tujuh nanti (bukankah setengah enam ditambah satu jadi setengah tujuh?) Naif membuat lagu seputar permasalahan keluarga muda, permasalahan yang saya kira telah dialami sendiri oleh para begundal karena mereka semua kini adalah family man. Kalau hal itu direalisasikan tentu akan menjadi sesuatu yang unik karena tema keluarga muda amat jarang (untuk tidak mengatakan “tidak pernah”) diangkat dalam jagad perlirikan di tanah air. Tanya: Bukankah Ooh Yeah bisa jadi suatu lagu tentang seseorang yang telah berkeluarga pula? Jawab: Bisa juga sih..
Masih di lagu Ooh Yeah kita ‘melihat’ masing-masing instrumentalis seakan-akan bermain dengan egonya sendiri-sendiri. Emil memainkan bassnya tidak dengan rumit, nyaris diulang-ulang begitu saja sepanjang lagu, seolah gitar dan drum bukan hal yang penting. Dan memang dalam lagu ini, bass-lah yang memimpin menjadi jiwa dari semua instrumen di lagu ini. Bayangkan lagu ini tanpa permainan bass seperti itu. Akan menjadi sangat lain bukan? Ini sama halnya lagu Ya Fatimah dan Jemu (keduanya milik Koes Plus) atau Suara Alam (Dewa 19) tanpa bass-pattern yang berkarakter. Tak terbayangkan. Bass silih berganti dengan dengan kocokan rhythm guitar yang dimainkan dengan progresi chord yang juga monoton berulang serta drumming yang pula monoton dengan sound-nya (entah sengaja entah tidak) yang (setidaknya pada lagu ini) mendekati sound drum John Bonham. Pendeknya ketiga instrumentalis Naif: Emil, Jarwo, dan Pepeng bagai bermain dengan egoismenya sendiri namun secara simultan menghasilkan bebunyian yang komplementer.Menggemaskan!
Bagaimana dengan kwalitas musikalitas? Mesti dikatakan Naif bukanlah The Beatles yang pada awal 60-an masih membawakan rock n roll, termasuk cover songs dari berbagai komposer masyhur, dan empat lima tahun kemudian membuat cetak biru psychedelic rock dengan Revolver dan Sgt Peppers-nya (untuk kemudian bubar jalan pada 1970, tak sampai satu dasawarsa sejak debutnya). Memang ada perubahan, namun perubahan Naif dalam berkarya adalah perubahan yang terhitung evolusioner. Kalaulah ada yang relatif baru tentu adalah diintroduksinya unsur-unsur elektronik yang nampak jelas dalam Ajojing. Namun tetap saja hal demikian bukanlah hal yang samasekali baru. Setidaknya band Rumahsakit telah melakukan hal serupa ketika me-remake lagu Datang dan Hilang dalam nuansa elektronik dalam CD kompilasi mereka Rumahsakit: 1994-2004 (yang sayangnya beredar terbatas).
Perkembangan di bidang teknologi rekam maupun music instruments yang tak terlalu signifikan juga membuat apa yang dihasilkan sepuluh tahun lalu tak jauh berbeda dengan yang kita nikmati di 2008 ini. Namun yang membuat pas di hati saya adalah bahwa mixing Let’s Go ini seolah mendekati seperti apa yang dihasilkan oleh para teknisi rekaman era 60-70-an. Mendengarkan materi-materi album Naif seolah mendengarkan Naif secara langsung dari sebuah gedung atau ruangan tempat mereka rehearsal. Ada semacam gema di sana. Nuansa seperti ini akan mudah ditemukan pada banyak rekaman produksi Remaco, Irama Mas, Purnama di awal dan pertengahan 1970-an. Ini mungkin subjektifitas kuping saya saja. Entahlah.
Ideologi retro masih dipertahankan, dan justeru inilah hal yang paling krusial yang sepanjang perjalanan karir Naif dalam bermusik selalu dicetak tebal, miring, dan diberi underline sekaligus. Barangkali saya dan anda sekalian telah mahfum, jika ada band negeri ini yang mencoba ber-retro ria, ia akan dikenai tuduhan subversif: mengekor Naif! Masa lalu, masa silam yang berkonotasi kesederhanaan, kepolosan, keluguan, dan seringkali kekonyolan tidak lantas menjadikan Naif sebagai band lawak, sesuatu yang sayangnya justeru menjadi racun mematikan bagi band lain yang mencoba ‘memasuki mesin waktu’. You know what i mean?
Bagaimana dengan pengaruh musisi lain dalam album ini? Bukankah Naif dalam berkarya tak lepas dari dialektika, sehingga amat dibentuk oleh musik yang telah ada sejak saat mereka baik secara pribadi maupun grup mulai ada di dunia? Di forum ini maupun berbagai wadah, saya sering membaca dan melihat dikaitkannya Naif dengan The Beatles atau Koes Plus. Saya tidak begitu happy dengan klaim tersebut. Bukan karena saya memandang Naif lebih rendah dari keduanya, namun memang karena Naif tidak selalu bermusik seperti apa yang pernah dilakukan the Beatles maupun Koes Plus. Benar bahwa ada beberapa lagu Naif yang mempunyai kemiripan dengan The Beatles. Sebutlah Posesif yang (setidaknya) drum patternnya berkemiripan dengan In My Life atau Hidup itu Indah yang mengingatkan orang pada All You Need Is Love. Di album Let’s Go lagu Musnah Tinggal Debu yang bertemakan “petuah terhadap kawan” mengingatkan kita pula akan All You Need Is Love dan This Boy (Ringo’s Theme). Guitar riff dalam Johan dan Enny juga mengingatkan kita pada Mr.Moonlight. Iya kan? Di lain sisi agak sukar bagi saya menginventarisirlagu Naif yang mempunyai kesamaan ruh dengan Koes Plus. Electrified (Titik Cerah, 2002) bisa jadi salah satunya, juga reffrain lagu Posesif. Namun dalam kalkulasi saya, Naif lebih banyak mendekati Favorite Group ketimbang Koes Plus. Dalam hal lirik jenaka, Favorite Group adalah biangnya. Mungkin karena band masa lalu yang paling masyhur adalah Koes Plus, dan kebetulan Koes Plus (antara lain) begitu khas dengan potongan celana cutbray-nya yang juga pernah dilakoni Naif maka orang dengan begitu saja mengkaitkan antara keduanya dengan melupakan band-band lain seperti Zaenal Group (pimpinan Zaenal Arifin)De Hands, The Steps, atau mungkin band De Meicy.
Hemat saya, retro a la Naif tidaklah terdefinisi pada satu genre, periodisasi waktu, dan grup musik tertentu saja. Kita masih ingat betapa Pepeng dan kawan-kawan (sekedar alternatif dari media yang kerap menulis “David dan kawan-kawan”) sangat berhasil membawakan lagu khas Sir Elton John dalam Elton John (Titik Cerah, Bulletin, 2003) tanpa perlu (garis bawah) meng-cover lagu dari Sir Elton John. Elton John jelas gubahan Naif sendiri, namun seakan-akan itu adalah benar-benar lagu Sir Elton John yang unreleased atau rare track. Saya kira ‘Pak Botak’ (bukan bhotax yang ada di sini) akan sangat senang jika mendengar lagu itu, untuk kemudian menghujamkan tuduhannya bahwa itu adalah lagu yang masih ada dalam alam idenya. Keberhasilan serupa ditunjukkan lewat Ajojing (Televisi,2007) dimana band ini amat berhasil menangkap semangat disko yang mewabah pada paruh akhir 1970-an sebagaimana dikampanyekan oleh The Bee Gees tanpa harus membawakan cover song mereka. Dalam lagu Kuda Besi (Televisi, EMI, 2007) kita memasuki atmosfir hard rock 70-an awal ala Highway Star-nya Deep Purple. Masih kurang? Pengaruh lagu I’ve Been Away Too Long-nya George Baker Selection (ini bukan nama asli sesungguhnya) terdengar dalam permainan keyboard Chandra yang mengakhiri lagu Just B (Naif, Bulletin, 1998) .
Nah, di album Let’s Go ini, eksplorasi masa lalu merata dalam setiap lagu. Genjrengan akustik dan petikan elektrik dua tiga senar yang diterapkan Jarwo pada Janji Setia misalnya mengingatkan saya pada pola permainan Roger McGuinn, gitaris supergroup Amerika The Byrds akhir 1960-an. Solo gitar yang sederhana, drumming yang ‘sekedar mengiringi’ serta harmonisasi vokal latar menjadi kekuatan nomor yang berlirik, bernuansa, dan berirama ‘tentram dan damai’ ini. Sekedar mengingatkan, ruh Thye Byrds (dan bukan semata the Beatles) ini jugalah yang –disadari atau tidak- mewarnai nomor klasik Piknik 72. Instrumen pengiring dimainkan sekedarnya dan seperlunya saja menemani alunan vokal. Namun mesti dan harus diingat: untuk meramu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sama sekali bukan perkara mudah. Sederhana tidak selalu identik dengan gampang, apalagi remeh. Inilah tantangan abadi yang pernah dilontarkan Tonny Koeswoyo (Alm.) pada setiap musisi yang underestimate terhadap “musik tiga jurus”.
Mari meninjau lagu lain. Let’s Go Disco yang menjadi judul album membuat saya garuk kepala. Saya menemukan kemiripan progresi chord dan lagu ini dengan progresi chord Walking Contradiction-nya Green Day (Insomniac, Reprise, 1995). Silakan putar berulang-ulang kedua lagu itu dan komparasikan. Anda akan mengerti yang saya maksud, sekaligus saya tak perlu memeras otak untuk mendeskripsikannya dalam ulasan ini bukan? Jika anda tidak mengenal musik-musik Green Day, ini menjadi saat yang tepat bagi anda untuk mempelajarinya. Nantinya penilaian anda akan memberi jawaban abstrak atas tulisan saya ini. Tentu anda boleh bersetuju, boleh pula tidak. Sesuai dengan keterangan dalam sampul CD, lagu Let’s Go Disco digubah oleh Pepeng, David, dan Emil, oleh karenanya dari ketiga begundal itu pulalah setidaknya pula kita mengharapkan respon.
Masih bersinggungan dengan Green Day, ada yang mengatakan bahwa lagu Nah Lo! ber-genre Punk Rock. Saya sepenuhnya setuju, dengan catatan: ini adalah punk rock minus distorsi. Genre Rock N Roll bisa juga diterakan pada lagu ini.
Akan halnya beberapa lagu lama yang dihadirkan dengan aransemen baru dalam pandangan saya sebagian memang berhasil menawarkan sesuatu yang lain. Towal towel (najis version) yang di versi aslinya (Jangan Terlalu Naif, Bulletin, 2000) lebih mengedepankan suasana Hindustan dengan instrumen tabla-nya, kali lebih bernuansa campur-campur antara funk dan hard rock, atau yang pada 70-an awal sering disebut heavy sound. Solo gitar dalam lagu ini menarik untuk disimak. Licking dan bending-nya mengingatkan saya akan solo Hendrix pada lagu Voodo Child (Slight Return) atau Machine Gun dalam beberapa versi live-nya. Pula kalau dalam versi aslinya lagu ini bernuansa jenaka, Towal Towel dalam Let’s Go menawarkan aura yang justeru serius dan gagah. Ending lagu yang diisi dengan permainan perkusi, bass, dan ringikan gitar yang fading away adalah penyebabnya. Pada lagu inilah dalam pengamatan saya semua personil mengeluarkan kemampuan terbaiknya! Perbedaan aura inilah yang tidak (atau setidaknya kurang) saya tangkap dalam Ajojing versi Let’s Go manakala dikomparasi dengan versi aslinya. Tidak begitu jelas garis demarkasinya. Mungkin hanya lebih kering saja, lebih didehumanisasi, lebih dimesinkan, dielektroniskan. Saya tidak begitu menyukai musik elektronik, jadi saya tidak menggemari Ajojing dengan aransemen model ini.
Bagaimana dengan Naif (Jarwo iseng version)? Seperti juga Towal Towel, lagu ini juga menampilkan kesegaran baru. Naif dalam album ini menjadi anthem yang berwibawa, berbeda dengan Naif dalam album Jangan Terlalu Naif yang kental kesan jenakanya. Akan halnya Gula-gula saya tidak bisa memberi banyak komentar, karena saya tidak memiliki album Retropolis, album dimana lagu itu terdapat. Begini ceritanya; pada waktu album tersebut direlease, saya berniat membeli versi CDnya. Namun sayang beribu sayang, walau sudah berulang kali dipesan, apa yang saya inginkan itu tak kunjung hadir di toko musik langganan saya, sementara pada saat yang bersamaan saya bersikukuh tidak mau membeli versi kaset. Ya sudah, hingga hari ini saya tidak memiliki album tersebut, sehingga tak bisa memberikan perbandingan. Namun kalau boleh saya memberi komentar, lagu itu mempunyai nilai tersendiri karena Gula-gula bukan lagu yang sengaja dibuat untuk mereka yang terbiasa dengan lagu easy listening.
Lagu lain lagi untuk diulas: Ceriakan Dunia. Ini lagu menarik, saya berusaha mengingat band apa yang membawakan lagu senada dan semacam ini, namun tak jua berhasil. Yang pasti aransemen vokal latarnya mengingatkan saya akan nuansa yang dibangun oleh the Beatles dalam Blue Jay Way dan juga aneka vokal latar yang dikenal dalam rekaman-rekama awal nan memabukkan dari Pink Floyd. Pada lagu ini, vokal latar yang ‘aneh’ berbau psychedelic justeru ditempelkan pada lagu yang ringan, riang, tidak njelimet apalagi tulalit. Keunikan lain dari lagu ini adalah atmosfir lain yang dihasilkan oleh gitar akustik, terutama pada saat solo (yang kebetulan sangat bluesy, agak lumayan njelimet dan tulalit).
Pertanyaan penting: apa yang semakin tidak ada di album ini? Tak lain dalam catatan saya adalah peran instrumen keyboard dalam komposisi. Semenjak pamitnya Chandra setelah Titik Cerah, nyaris tiada lagi lagu-lagu Naif yang bernuansa khas instrumen papan kunci ini. Naif dalam era early days-nya adalah Naif yang sedikit banyak dibentuk oleh keyboardisasi Chandra. Ingat lagu Benci Libur, Mobil Balap, Aku Rela? Kesemuanya takkan menyala tanpa keyboard. Naif paska Titik Cerah sampai dengan Let’s Go adalah Naif yang menegaskan diri sebagai four piece band dan ini memanglah konsekwensi keluarnya Chandra pada satu sisi dan keputusan mereka untuk tinggal berempat. Walaupun unsur keyboard dan piano elektrik tetap dimasukkan dalam album yang ke enam setengah ini (dan juga beberapa lagu Televisi), namun kesan sebagai sekedar penambah lengkap musik yang hendak dihasilkan, dan tidak sekali-kali leading tak bisa dihindarkan. Simaklah Bunga Hati misalnya. Tapi tak mengapa.
Saya tak hendak menggunakan metode kwalitatif berupa jumlah angka atau bintang untuk memberikan penilaian terhadap album ini. Tidak. Namun mestilah saya katakan, album ini bagi saya belum mampu menandingi hebatnya debut Naif (1998). Bagaimana dibanding album-album lain setelah album Naif? bagi saya kesemua album setelah debut relatif memiliki keseimbangan kwalitas, namun tetap sebagai nomor dua setelah debutnya. Saya ingatkan: anda boleh saja tak bersepakatan kata dengan saya mengenai hal ini.
Demikianlah, sebagai orang yang selalu memantau setiap keluaran Naif sejak awalnya, hadirnya album ke-setengah enam ini tentu saya sambut tidak saja dengan sukacita dan apresiasi namun juga support (dengan membelinya walau secara patungan!). Satu dasawarsa dalam berproduksi dan belasan tahun dalam berkarya bukanlah hal yang mudah dijalani terlebih bagi sebuah kelompok musik. Benturan ide dan aspirasi, baik dalam bermusik maupun bersatu tentulah sering terjadi. Sepanjang tesis dilawankan dengan antitesis untuk kemudian menghasilkan sintesa yang indah (dan seterusnya berulang dengan skema yang sama) tentu tidak mengapa. Untuk itu saya mengucapkan selamat pada para begundal dan semua saja para crew atas pencapaian yang dicapai hingga saat ini. Naif adalah band dengan massa penggemar yang loyal, solid dan cenderung segmented, bukannya massal. Akan tetapi selama Naif tetap “naive”, saya berkeyakinan para penggemar tak akan meninggalkan.Walaupu era digital merajalela, penggemar seperti saya tak akan membeli Naif bajakan di emperan toko atau mencari-cari gratisan di internet. Tidak, percayalah.
Lebih jauh lagi untuk album selanjutnya nanti, bolehlah saya menyumbang sebuah pemikiran (Dua sesungguhnya, yang satu adalah usulan mengenai lagu yang bertemakan keluarga muda sebagaimana telah saya tulis di atas) yakni Naif mengadakan collaboration dengan musisi senior negeri ini senyampang mereka masih berkarya. Pak Yon Koeswoyo dari Koes Plus, Pak Jopie Item (Baby Face, Jopie Item Combo dll. Kalau jadi, ini tugas Pak Emil untuk merayu), Pak Utjok Harahap (ex AKA, UHISGA, dan Love Sweet & Gentle) dan lain-lain bisa diajak berduet. Di sini konsepnya bukan seperti Chrisye atau Iwan Fals yang mengundang musisi yunior untuk membantu mereka dalam berkarya, melainkan Naif (yang relatif lebih muda) meminta musisi senior untuk berduet bersama. Pengejawantahannya nanti bisa dalam bentuk penulisan lirik, bisa pula dalam hal duet maupun instrumentisasi. Asik kan kalau Pak Jopie Item bisa menjadi guest star dan menyumbang satu dua lead-nya di album Naif atau Pak Utjok Harahap ikut bernyanyi? Pokoknya ada satu lagu yang melibatkan musisi hebat negeri ini. Masukan dari kawan-kawan Naif dalam usulan ini tentu dinantikan hal ini karena inspirasi dari fans terbukti bisa menggerakkan sebuah kelompok musik dalam berkreativitas. TestAmenT misalnya merilis First Strike Still Deadly, setelah para penggemar di seluruh dunia melalui situs Testamentlegions.com meminta band yang sekampung dengan Metallica itu merekam ulang classic tunes mereka.
Akhirnya, review yang menghabiskan tak kurang dari sepuluh jam waktu dalam hidup saya ini saya akhiri sampai di sini. Tentu saja teriring salam hormat untuk para begundal dan segenap awak Naif baik para crew maupun awak perusahaan. Pada kesempatan ini pula ijinkan saya untuk mendedikasikan review ini untuk Bung Nyoman Suardhita. Beliaulah yang dalam banyak kesempatan selalu meminta saya memberikan komentar dan catatan kritis tiap kali Naif mengeluarkan karya baru. Permintaan beliau selalu saya sanggupi namun apa daya ke(sok)sibukan bekerja kerap membuat saya tidak mampu menyelesaikan dengan tuntas apa yang telah saya mulai. Tulisan-tulisan saya tentang Naif selama ini pada akhirnya hanya menjadi file-file setengah matang di komputer saya. Kepadanya saya memohon maaf, dan harapan saya beliau bersenang hati dengan ulasan ini. Tanggapan dan penyempurnaan dari segenap Kawan Naif saya nantikan.

Memaknai Bredel Di Era Kemerdekaan Pers

Article on KOMPAS Jawa Tengah

Isu hidupnya lembaga bredel dalam legislasi pers nasional kembali menghantui insan pers Indonesia. Beberapa kalangan mengaku telah menerima draf perubahan UU Pers yang di dalamnya konon antara lain memuat pengaturan mengenai bredel. Ketakutan akan comeback-nya rezim otoriter yang menabukan kritik dan membudayakan sensor, pembungkaman, serta pembutatulian warga kembali menyeruak. Tak pelak wacana hendak dimunculkannya kembali bredel dalam pembaharuan hukum pers yang sebenarnya masih dalam tataran isu menimbulkan gelombang penolakan.

Boleh dikata tidak ada satu pun insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi di negeri ini yang mau lembaga bredel dihidupkan kembali. Eksisnya lembaga bredel dikhawatirkan memberi peluang lebar bagi kekuasaan untuk secara diskretif menghentikan operasi lembaga pers jika dianggap merongrong kewibawaan pemerintah. Pertanyaan mendasar yang layak dikemukakan adalah sejauh mana kekhawatiran akan kembalinya lembaga bredel harus diterima khususnya di era keterbukaan ini?

Pembredelan atau pelarangan penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Kasus bredel yang paling fenomenal yang dikenal di Tanah Air ialah bredel yang menimpa Tempo, Editor, dan Detik pada 1994. Ketiganya diberangus rezim Orde Baru karena laporan investigatif atas berbagai kejanggalan terkait pembelian kapal perang eks Jerman yang banyak mengungkit-ungkap keterlibatan keluarga BJ Habibie (kala itu Menristek).

Sebelumnya, bredel yang menimpa berbagai media di 1970-an pun tak lepas dari masalah politik. Harian Indonesia Raya pimpinan Muchtar Lubis, misalnya, dibredel karena liputan-liputannya seputar penyimpangan di tubuh Pertamina. Kendati diprotes sebagai pengingkaran hak asasi warga atas informasi, rezim yang otoritarian kala itu begitu kukuh mempertahankan bredel sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.

Pascareformasi 1998 harus diakui bahwa pers Indonesia menemukan kembali kebebasan yang dicitakannya. Banyak hal yang pada era sebelumnya fit to print namun “membahayakan dan sensitif” sehingga tidak boleh diberitakan kini bebas diketahui masyarakat. Jika dua wartawan Ahmad Taufik dan Eko Maryadi dari AJI dipenjara karena aktivitas jurnalistiknya semasa Orde Baru, putusan MA dalam kasus Tempo vs Tommy Winata menunjukkan bahwa dunia peradilan Indonesia pun telah berpihak pada pers dengan tidak menerima pendekatan hukum pidana (penal approach) terhadap sengketa pers.

Rakyat kini telah jauh melek informasi seiring dengan akselerasi globalisasi. Pendidikan dan penyadaran politik dan penguatan institusi-institusi demokrasi membuat masyarakat kian kritis dan berani menyuarakan pendapat. Oleh karenanya, jika kekuasaan hendak menghidupkan kembali bredel dengan modus yang sama seperti di masa Orde Baru, maka sudah barang tentu harga politik yang terlalu mahal akan dibayar oleh pemerintah.

Penolakan dari rakyat dan insan pers serta kecaman dunia internasional tentu akan dituai jika sampai pemerintah berani melakukan bredel dengan modus serupa yang dilakukan di masa Orde Baru.

Evaluasi

Alih-alih mengkhawatirkan bredel dalam relasi antagonis kebebasan warga versus negara, tulisan ini hendak mengajak kita untuk mengevaluasi kembali kebebasan pers yang nyaris satu dasawarsa ini telah kita enyam. Kita sepakat bahwa tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya tak terkecuali kebebasan pers. Pers memang pilar keempat demokrasi yang mengawasi cabang-cabang kekuasaan dalam kehidupan bernegara, namun bukan berarti pilar pers tidak mungkin retak dan rapuh.

Pers memiliki fungsi pengawasan agar kekuasaan menjadi amanah terhadap aspirasi rakyat, namun kekuasaan atas informasi juga menjadikan pers berpotensi untuk korup dan mengangkangi hak publik atas informasi dan perlindungan hukum. Itulah sebabnya dalam dunia jurnalistik dikenal pula adanya kode etik. Untuk itulah ada mekanisme yang hak jawab dan hak koreksi yang tidak lain dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak kerugian yang potensial ditimbulkan oleh pers.

Kebebasan pers

Faktanya kebebasan pers yang telah dienyam tidak dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab oleh banyak insan pers Tanah Air. Kita melihat betapa mudahnya orang melihat mayat tanpa kepala atau korban mutilasi yang ditampilkan oleh pers nasional dengan begitu vulgar.

Kita dengan mudah menemukan lembaga pers yang memuat iklan yang bertentangan dengan rasa susila, bahkan iklan yang secara terang- terangan menawarkan jasa seks. Tabloid dan koran baru bermunculan, namun sedikit di antaranya yang mampu dan mau benar-benar mengemban misi edukasi dan pencerahan. Kewajiban pers untuk menurunkan berita yang benar-benar fit to print amat mudah diabaikan dengan tameng hak jawab dan hak koreksi. Ada kesan kuat bahwa kini lembaga pers didirikan untuk kemudian difungsikan sebagai lembaga ekonomi belaka yang mencari keuntungan.

Pers tidak lagi didirikan dengan semangat untuk mendiseminasikan informasi dan sebagai ajang dialog publik sebagaimana diidealkan ada pada masyarakat sipil dalam perspektif Habermasian, namun sebagai komoditas untuk mencari keuntungan.

Pers yang berorientasi bisnis semakin terkondisi dengan ditunjang legislasi yang tidak memberikan syarat-syarat yang ketat bagi calon pengusaha pers, dan tidak membebankan kewajiban pada pengusaha pers untuk memberikan kesejahteraan pada wartawan dan karyawan pers.

Pasal 10 UU Pers yang tidak tegas-tegas mewajibkan pengusaha pers untuk menyejahterakan wartawan dan karyawan pers adalah contoh nyata betapa berpihaknya pembuat undang-undang terhadap pengusaha pers.

Pada gilirannya, kendati semua lembaga pers telah mengklaim menerapkan larangan bagi wartawan untuk menerima amplop, di lapangan masih teramat banyak dijumpai wartawan yang mencari kesejahteraannya sendiri dengan memanfaatkan status dan posisinya.

Dalam ranah pemberitaan, wartawan-wartawan yang “kelaparan” berlomba agar liputannya menjadi headline, sinergis dengan nafsu kapitalistik pengusaha pers yang hanya mengejar rating dan oplah. Fungsi edukasi dan kontrol yang semestinya menjadi ruh kehidupan pers menjadi terabaikan, tergantikan oleh semangat cari untung ala kapitalisme yang semata mementingkan selera pasar.

Manunggal K Wardaya Dosen Hukum Pers Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

Click the attachment to get the internet version of this article

Media Lokal & Politik Uang Dalam Pilkada

This article was published by KOMPAS Jawa Tengah on 22 December 2007

Media Lokal dan Politik Uang dalam Pilkada

Menjelang pemilihan kepala daerah yang akan digelar di beberapa kabupaten, kota, maupun provinsi tahun 2008, sejumlah calon kepala daerah di Jawa Tengah semakin gencar melakukan sosialisasi tentang profil, visi misi, dan programnya. Berbagai isu strategis yang dianggap mampu mendongkrak popularitas ditonjolkan, mulai dari sentimen putra asli daerah, prestasi sebagai pejabat dalam rezim yang sedang berkuasa , program pengentasan kemiskinan, hingga keunggulan peringkat dalam jajak pendapat.

Dalam melakukan pendekatan terhadap publik, hampir semua calon memanfaatkan media lokal, baik cetak maupun elektronik. Bisa dimengerti, media mampu menjangkau khalayak sasaran yang lebih luas dibandingkan berbagai cara konvensional, seperti rapat umum, pemasangan spanduk, baliho, atau penempelan stiker. Kita menyaksikan berbagai sosialisasi calon kepala daerah dikemas tidak saja dalam bentuk iklan display, tetapi juga berita advertorial dan dialog interaktif yang melibatkan sejumlah stasiun radio dan televisi swasta. Di Banyumas, seorang calon bupati bahkan menjadi sponsor tunggal kontes adu bakat muda-mudi yang ditayangkan oleh televisi lokal.

Momen pilkada menciptakan relasi saling menguntungkan antara media lokal dan para kandidat calon kepala daerah. Kebutuhan setiap calon akan sosialisasi diterjemahkan media sebagai peluang emas untuk meraup pemasukan guna meneguhkan atau bahkan mempertahankan eksistensi di tengah ketatnya persaingan bisnis media lokal.

Dapat dimengerti, media bukanlah “persembahan dari surga” sehingga tetap membutuhkan kontinuitas dana untuk menunjang aktivitasnya. Di sisi lain, para calon kepala daerah memandang media lokal dengan segala kelebihannya sebagai sarana strategis yang tidak bisa tidak harus digunakan dalam rangka menarik sebanyak mungkin perhatian, simpati, dan dukungan calon pemilih. Terjadilah kemudian konsensus tak tertulis untuk saling menjaga kepentingan satu sama lain. Media menyediakan diri untuk menampilkan apa pun sesuai keinginan seorang calon selama calon tersebut tetap memiliki komitmen untuk menggunakan jasanya. Sebaliknya, para calon akan terus menggunakan jasa media selama suatu media memiliki komitmen untuk menampilkan apa pun sesuai yang diingini atau setidaknya yang selaras dengan kepentingan calon.

Sepintas relasi demikian adalah sesuatu yang lumrah terjadi antara penyedia jasa dan kliennya sebagaimana yang terjadi dalam transaksi jasa lainnya. Namun persoalannya menjadi lain manakala diingat bahwa media sesungguhnya mengemban fungsi kodrati, yakni kontrol sosial.

Dalam konteks pilkada, publik berharap agar media lokal mampu secara kritis mengupas tuntas latar belakang setiap calon penguasa daerah berikut program yang ditawarkannya sehingga publik memiliki pengetahuan yang cukup akurat guna menjatuhkan pilihan dengan tepat di bilik suara nantinya. Asumsi yang mendasari ekspektasi publik sederhana saja; media lokal adalah media yang dianggap tahu atau semestinya paling paham seluk-beluk permasalahan lokal.

Sayangnya, alih-alih menjadi pengawal demokrasi pada tataran lokal, yang banyak terjadi adalah media lokal justru bermain mata dengan calon pemegang kekuasaan. Keuntungan yang didapatkan dan terus diharapkan dari para calon penguasa daerah baik selama masa sosialisasi maupun jika kelak menjabat menjadikan media lokal kerap kali tidak saja bersikap lunak, tetapi bahkan fasilitatif total terhadap kepentingan calon kepala daerah. Bukannya menurunkan laporan yang sesuai dengan kredo bad news is good news demi kepentingan umum, kita mengamati begitu banyak media lokal justru berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dan terindah tentang elite politik yang menjadi kliennya. Serangkaian program yang digelar, mulai dari talk show hingga dialog interaktif kesemuanya mempunyai ending yang sama: puja-puji untuk sang calon. Sepanjang seorang calon mampu menjalin “hubungan baik” dengan media, calon tersebut bisa menentukan apa yang ingin dimuat, bagaimana pemberitaan (coverage) tentang dirinya mesti dikemas dan seterusnya.

Kuasa uang

Kuasa uang membuat media lokal melupakan khitahnya sebagai pilar keempat demokrasi di tingkat lokal dan sebaliknya menyediakan dirinya untuk menjalankan fungsi public relation bagi kepentingan calon kepala daerah berikut misi pencitraan politiknya. Daya kritis media melumer berganti dengan kerlingan penuh makna terhadap kekuasaan. Kalaupun media memiliki informasi yang menyangkut negativitas rekam jejak seorang kandidat, informasi semacam itu akan tetap tersimpan dalam file redaksi tanpa pernah diturunkan kepada khalayak. Menurunkan berita atau laporan tentang kelamnya jejak rekam dan kapabilitas seorang calon yang patut diketahui oleh publik bukan lagi dianggap heroik, sebaliknya dinilai sebagai tindakan konyol karena sama saja dengan bunuh diri.

Secara normatif, Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berikut penjelasannya telah mewanti-wanti agar fungsi sebagai lembaga ekonomi dijalankan dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Pasal 4 UU yang sama mengidealkan independensi media dari campur tangan apa pun dalam menjalankan aktivfitasnya guna menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi. Maka, ketika media lokal terbius (bahkan dengan sukarela) oleh kekuatan politik uang dan lebih menghamba pada fungsinya sebagai lembaga ekonomi, sesungguhnya media semacam itu telah melupakan kewajiban asasinya sebagai pengemban amanah kedaulatan rakyat.

Media yang melakukan korupsi informasi semacam itulah yang ketika pemilu tiba menjadikan publik tidak mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk dibawa ke bilik suara. Pilkada yang digelar pada gilirannya hanya akan menghasilkan pemimpin yang tak seindah yang dibayangkan sebagaimana pernah secara sinergis dicobakesankan oleh media dan calon kepala daerah. Oleh karena itu, jika kelak di kemudian hari pemimpin yang dihasilkan tersebut justru mengangkangi hak-hak dan kepentingan rakyat, sudah sepantasnya bila gugatan tidak saja diarahkan kepada pemimpin itu semata, tetapi juga terhadap media lokal yang menghamba kepadanya.

Terhadap media seperti itu pulalah pantas kiranya dijatuhkan beredel publik, yakni suatu bentuk mosi tidak percaya dan boikot warga atas suatu media yang duduk bersimpuh di depan kuasa uang dan bukannya mengabdi pada kepentingan umum.

Manunggal K Wardaya Bagian Hukum Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto