Media Lokal & Politik Uang Dalam Pilkada

This article was published by KOMPAS Jawa Tengah on 22 December 2007

Media Lokal dan Politik Uang dalam Pilkada

Menjelang pemilihan kepala daerah yang akan digelar di beberapa kabupaten, kota, maupun provinsi tahun 2008, sejumlah calon kepala daerah di Jawa Tengah semakin gencar melakukan sosialisasi tentang profil, visi misi, dan programnya. Berbagai isu strategis yang dianggap mampu mendongkrak popularitas ditonjolkan, mulai dari sentimen putra asli daerah, prestasi sebagai pejabat dalam rezim yang sedang berkuasa , program pengentasan kemiskinan, hingga keunggulan peringkat dalam jajak pendapat.

Dalam melakukan pendekatan terhadap publik, hampir semua calon memanfaatkan media lokal, baik cetak maupun elektronik. Bisa dimengerti, media mampu menjangkau khalayak sasaran yang lebih luas dibandingkan berbagai cara konvensional, seperti rapat umum, pemasangan spanduk, baliho, atau penempelan stiker. Kita menyaksikan berbagai sosialisasi calon kepala daerah dikemas tidak saja dalam bentuk iklan display, tetapi juga berita advertorial dan dialog interaktif yang melibatkan sejumlah stasiun radio dan televisi swasta. Di Banyumas, seorang calon bupati bahkan menjadi sponsor tunggal kontes adu bakat muda-mudi yang ditayangkan oleh televisi lokal.

Momen pilkada menciptakan relasi saling menguntungkan antara media lokal dan para kandidat calon kepala daerah. Kebutuhan setiap calon akan sosialisasi diterjemahkan media sebagai peluang emas untuk meraup pemasukan guna meneguhkan atau bahkan mempertahankan eksistensi di tengah ketatnya persaingan bisnis media lokal.

Dapat dimengerti, media bukanlah “persembahan dari surga” sehingga tetap membutuhkan kontinuitas dana untuk menunjang aktivitasnya. Di sisi lain, para calon kepala daerah memandang media lokal dengan segala kelebihannya sebagai sarana strategis yang tidak bisa tidak harus digunakan dalam rangka menarik sebanyak mungkin perhatian, simpati, dan dukungan calon pemilih. Terjadilah kemudian konsensus tak tertulis untuk saling menjaga kepentingan satu sama lain. Media menyediakan diri untuk menampilkan apa pun sesuai keinginan seorang calon selama calon tersebut tetap memiliki komitmen untuk menggunakan jasanya. Sebaliknya, para calon akan terus menggunakan jasa media selama suatu media memiliki komitmen untuk menampilkan apa pun sesuai yang diingini atau setidaknya yang selaras dengan kepentingan calon.

Sepintas relasi demikian adalah sesuatu yang lumrah terjadi antara penyedia jasa dan kliennya sebagaimana yang terjadi dalam transaksi jasa lainnya. Namun persoalannya menjadi lain manakala diingat bahwa media sesungguhnya mengemban fungsi kodrati, yakni kontrol sosial.

Dalam konteks pilkada, publik berharap agar media lokal mampu secara kritis mengupas tuntas latar belakang setiap calon penguasa daerah berikut program yang ditawarkannya sehingga publik memiliki pengetahuan yang cukup akurat guna menjatuhkan pilihan dengan tepat di bilik suara nantinya. Asumsi yang mendasari ekspektasi publik sederhana saja; media lokal adalah media yang dianggap tahu atau semestinya paling paham seluk-beluk permasalahan lokal.

Sayangnya, alih-alih menjadi pengawal demokrasi pada tataran lokal, yang banyak terjadi adalah media lokal justru bermain mata dengan calon pemegang kekuasaan. Keuntungan yang didapatkan dan terus diharapkan dari para calon penguasa daerah baik selama masa sosialisasi maupun jika kelak menjabat menjadikan media lokal kerap kali tidak saja bersikap lunak, tetapi bahkan fasilitatif total terhadap kepentingan calon kepala daerah. Bukannya menurunkan laporan yang sesuai dengan kredo bad news is good news demi kepentingan umum, kita mengamati begitu banyak media lokal justru berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dan terindah tentang elite politik yang menjadi kliennya. Serangkaian program yang digelar, mulai dari talk show hingga dialog interaktif kesemuanya mempunyai ending yang sama: puja-puji untuk sang calon. Sepanjang seorang calon mampu menjalin “hubungan baik” dengan media, calon tersebut bisa menentukan apa yang ingin dimuat, bagaimana pemberitaan (coverage) tentang dirinya mesti dikemas dan seterusnya.

Kuasa uang

Kuasa uang membuat media lokal melupakan khitahnya sebagai pilar keempat demokrasi di tingkat lokal dan sebaliknya menyediakan dirinya untuk menjalankan fungsi public relation bagi kepentingan calon kepala daerah berikut misi pencitraan politiknya. Daya kritis media melumer berganti dengan kerlingan penuh makna terhadap kekuasaan. Kalaupun media memiliki informasi yang menyangkut negativitas rekam jejak seorang kandidat, informasi semacam itu akan tetap tersimpan dalam file redaksi tanpa pernah diturunkan kepada khalayak. Menurunkan berita atau laporan tentang kelamnya jejak rekam dan kapabilitas seorang calon yang patut diketahui oleh publik bukan lagi dianggap heroik, sebaliknya dinilai sebagai tindakan konyol karena sama saja dengan bunuh diri.

Secara normatif, Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berikut penjelasannya telah mewanti-wanti agar fungsi sebagai lembaga ekonomi dijalankan dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Pasal 4 UU yang sama mengidealkan independensi media dari campur tangan apa pun dalam menjalankan aktivfitasnya guna menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi. Maka, ketika media lokal terbius (bahkan dengan sukarela) oleh kekuatan politik uang dan lebih menghamba pada fungsinya sebagai lembaga ekonomi, sesungguhnya media semacam itu telah melupakan kewajiban asasinya sebagai pengemban amanah kedaulatan rakyat.

Media yang melakukan korupsi informasi semacam itulah yang ketika pemilu tiba menjadikan publik tidak mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk dibawa ke bilik suara. Pilkada yang digelar pada gilirannya hanya akan menghasilkan pemimpin yang tak seindah yang dibayangkan sebagaimana pernah secara sinergis dicobakesankan oleh media dan calon kepala daerah. Oleh karena itu, jika kelak di kemudian hari pemimpin yang dihasilkan tersebut justru mengangkangi hak-hak dan kepentingan rakyat, sudah sepantasnya bila gugatan tidak saja diarahkan kepada pemimpin itu semata, tetapi juga terhadap media lokal yang menghamba kepadanya.

Terhadap media seperti itu pulalah pantas kiranya dijatuhkan beredel publik, yakni suatu bentuk mosi tidak percaya dan boikot warga atas suatu media yang duduk bersimpuh di depan kuasa uang dan bukannya mengabdi pada kepentingan umum.

Manunggal K Wardaya Bagian Hukum Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Advertisements

5 thoughts on “Media Lokal & Politik Uang Dalam Pilkada

  1. sudah saatnya naik kelas ke Kompas Jakarta mas. setelah 5-6 kali saya kirim tulisan ke Kompas, akhir November kemarin masuk juga tulisan saya ke Kompas

  2. Iya Pak Terimaksih. Hebat sekali Pak, bisa nembus Kompas. Saya memang menulis di Kompas JAwa Tengah, karena isu yang saya angkat memang isu yang ada bau lokalnya. Insya Allah saya akan mencoba naik kelas.

  3. Dulu saya suka kirim trulisan ke jakarta post, tapi entah kenapa sudah 2 tulisan saya ditolak editor yang sekarang. Ya sudah, saya kirim ke kompas saja, eh..malah masuk.Terus terang saya curiga jakarta post sempat ngeblok beritja skandal BI-DPR karena beritanya sedikit sekali. jadi praktek wartawan amplop bukan saja oleh waetawan bodrek tapi juga oleh redaksi yang mapan, tentu dengan amplop yang besoar

  4. Mas, saya pernah menjadi journalist, dan journalist itu sedikit sekali yang idealist untuk menjadi pewarta. Kalaupun mereka idealist, perusahaan pers yang menaunginya akan mengendalilkannya.,.

  5. bisa saja. tapi perusahaan sebesar jakarta post, yang berita-beritnaya selalu panas dari jaman orde baru, sebelum desember 2007, sedikit sekali mengangkat berita skandal BI-DPR. koran-koran lain dengna gegap gempita menulis berita ini. terlihat sekali ada yang mengendalikan berita di jakarta post. tapi ya sudahlah, mereka “menzalimi” saya tapi justru tulisan itu masuk ke Kompas, bagian atas lagi 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s