CD dan Piringan Hitam Bekas di Melbourne

Apakah anda seorang kolektor CD dan piringan hitam (PH) terutama dari grup-grup rock legendaris? Jika ya, maka Australia adalah surga bagi anda untuk berburu CD dan PH tersebut. Hal ini karena hampir di seluruh penjuru Australia mudah dijumpai toko yang menjual CD bekas maupun baru dengan koleksi yang lengkap dan dengan harga murah. Kota Melbourne misalnya dikenal sebagai kota yang memiliki apresiasi seni tinggi. Seolah tiada henti, hampir setiap hari selalu saja ada pagelaran seni diselenggarakan di kota yang terletak di sebelah tenggara benua Australia ini.

Tidaklah sukar untuk mendapatkan CD dengan harga murah di Melbourne. Ada berbagai alternatif yang bisa dipilih. Yang termurah adalah mendatangi Sunday Market. Sunday Market adalah semacam pasar murah yang dikoordinir oleh organisasi bernama Rotary, dimana setiap hari minggu, di suatu tempat tertentu diselenggarakan pasar murah. Tujuannya adalah menyediakan barang barang murah bagi mereka yang membutuhkan kepada mereka yang tentu saja lebih membutuhkan. Continue reading

Perihal Halte Secang dan Kisah Tentang Seorang Tukang Roti Yang Malang

11879235_10153197367093823_2062074233230319364_o

Photo: Manunggal K Wardaya 2012

Ia adalah stasiun kereta api kecil. Resminya, ia bahkan hanyalah sebuah halte dan bukannya stasiun. Disebut halte, sebuah kata serapan dari bahasa Belanda yang artinya pemberhentian,  karena di situlah kereta api berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan bukannya tempat pemberangkatan maupun tujuan akhir. Ia berada di wilayah Secang,  yang merupakan bagian dari Kabupaten Magelang. Secang sendiri adalah sebuah kecamatan yang dilintasi jalan raya Semarang-Yogyakarta. Kendaraan dari arah Yogyakarta maupun Jakarta akan melewatinya jika menggunakan jalur pantai utara Jawa melalui Parakan, Temanggung. Continue reading

Perihal Sepeda Tua

Keinginan lama itu terpenuhi sudah; memiliki sebuah sepeda tua Belanda. Bertahun pembuatan 1954, sebuah Fongers keluaran tahun 1954 berhasil dimiliki setelah proses memilih dan mencari. Sepeda ini masih dilengkapi dengan nota pembelian berbulan tahun April 1954, atau genap 60 tahun ketika tulisan ini kubuat.885975_10152615602623823_3904802275246479806_o

Sepeda yang kalau di Indonesia disebut model wandu, karena sebenarnyalah ini sepeda dames (Belanda: perempuan) Continue reading

….dan MKW pun Dibungkam Part II

[refleksi atas perkembangan wacana dikeluarkannya saya dari Group FB Obrolan Seputar Koes Plus (OSK). Belum selesai, tapi bolehlah dibaca en diikuti terus:) …]

Tulisan saya di blog ini “…dan MKW pun Dibungkam” ternyata menuai banyak perhatian dan komentar di Group FB OSK. Banyak member yang tidak tahu bahwa saya telah dikeluarkan dari group itu mendesak team admin untuk memberi keterangan.  Jika tanpa pressure dari warga OSK, team admin juga saya yakin tak akan memberi keterangan, termasuk  DC. Berikut adalah copy paste pernyataan Dhodho Cansera (DC) di OSK pada Kamis 27 Desember 2014. Selengkapnya begini:

QUOTE: Continue reading

Kisah dari Abu Dhabi

Abu Dhabi International Airport

Abu Dhabi International Airport

Ia kujumpai di Abu Dhabi International Airport ketika aku tengah membunuh waktu menunggu pesawat yang akan menyudahi perjalananku dari Amsterdam ke Jakarta. Saat duduk berdampingan dan bercakap dengannya di ruang tunggu, ia mengenakan kaus kuning, dengan rambut panjang terurai, bercelana jeans dan bersandal. Badannya agak gemuk. Ketika berbincang dengannya aku memang tak banyak memandang wajahnya. Namun seingatku wajahnya tidaklah cantik, setidaknya menurut ukuran, rasa dan seleraku. Namanya? Aku tak menanyakan. Padaku ia mengaku berasal dari Cianjur. “Orang Cianjur di Arab banyak sekali. Ribuan,” katanya lagi seraya  menambahkan bahwa sebenarnya berasal dari Bogor. Ia menyebutkan nama suatu daerah  yang tak kukenali, dan oleh karenanya sudah barang tentu tak dapat kuingat lagi. Umurnya duapuluh delapan, dan itu berarti lebih muda sepuluh tahun dari usiaku. Dalam bercakap aku memanggilnya dengan sebutan “Ibu”. Ia sendiri nampak terkaget tak percaya ketika kusebutkan selisih usiaku dan usianya. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh, Arab Saudi, dan didorong rasa ingin tahuku tentang  kehidupannya sebagai pembantu, akupun menanyainya. Dan inilah lebih kurangnya percakapan singkat kami: Continue reading

Anda tengah berada di weblog yang saya kelola, untuk menampung segala apa di isi kepala saya. Ini bukan weblog saya satu-satunya, karena saya pula mempunyai manunggalkusumawardaya.multiply.com sebuah web yang saya gunakan sebagai wadah pemikiran di bidang hukum/sosial.

Mewujudkan POLRI Yang Dimiliki, Dicintai, dan Dibanggakan oleh Masyarakat

Dimanakah Polisi ketika lampu lalu lintas mati di Purwokerto akhir-akhir ini? 085625786xx

SMS di atas adalah salah satu pesan pendek yang dimuat di kolom Suara Warga Harian Kompas Edisi Jawa Tengah, Sabtu 14 Juni 2008 halaman L. Isinya begitu menggelitik. Sang pengirim seolah gusar dan mempertanyakan polisi yang tak ada di saat ia seharusnya ada. Secara tersirat pengirim SMS menggugat polisi yang selalu ada manakala kehadirannya justeru tidak lebih dibutuhkan (dalam konteks SMS di atas adalah ketika lampu lalulintas berfungsi normal). SMS tersebut terbaca begitu singkat namun begitu kaya makna. Ia merefleksikan citra Polisi sebagai sosok yang kehadirannya begitu dinanti dan ditunggu, namun pada kesempatan yang lain acapkali menjadi sosok yang dibenci. Polisi yang dikenal dengan seragam cokelat dan sepatu hitamnya ternyata mempunyai citra yang beragam dalam benak masyarakat. Justeru karena itulah polisi selalu menarik untuk diperbincangkan. Saya hendak mendiskusikan citra polisi melalui sebuah kisah yang benar-benar pernah terjadi di bawah ini.

Pada suatu hari di paruh akhir 2007, di sebuah titik di tengah sebuah kota di Jawa Tengah, sebuah bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) berhenti di tempat di mana jelas-jelas terpasang tanda larangan berhenti. Tentu saja bus tersebut bukanlah yang pertama kali berhenti dan mencari penumpang di sana. Ada puluhan bus yang melakukan hal yang sama setiap harinya dari pagi, petang hingga larut malam. Dari arah Purwokerto, puluhan bus baik besar maupun kecil berlomba mempertaruhkan keselamatan diri maupun orang lain berkejaran mencapai tempat itu terlebih dahulu. Tujuannya satu; meraup penumpang yang begitu banyak menunggu di situ. Tempat itu memang dikenal sebagai terminal bayangan, karena memang sesungguhnya ia tak diperuntukkan untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Badan jalan yang sempit membuat laju kendaraan lain terhambat karena separuh badan jalan dipakai oleh bus-bus berbadan besar yang berhenti di sana.

Tak jauh dari tanda larangan dimana bus itu berhenti, terdapat pos polisi walau tak terlihat karena tertutup jalan menikung. Polisi tak selalu mengawasi daerah itu, dan oleh karenanya tak heran jika para pengemudi selalu membandel menghentikan kendaraannya di terminal bayangan itu. Namun hari itu bukan hari yang baik bagi sang pengemudi bus AKAP dan awaknya. Seorang polisi muda, berbadan besar tegap menghampiri ketika bus tengah diparkir tepat di depan tanda larangan berhenti. Polisi itu menegur sopir. Nada bicaranya tinggi, murka kepada seorang yang seusia dengan ayahnya sendiri.

Sang sopir berusaha menjelaskan, dan mengakui bahwa ia bersalah telah berhenti di tempat yang tak seharusnya. Polisi muda tersebut tak ambil peduli. Ia terus marah dan berkata-kata dengan nada tinggi walau kondektur turut turun tangan dan berusaha meminta maaf seraya berjanji tak akan mengulangi hal itu lagi. Polisi muda itu meminta keduanya, sopir dan kondektur untuk menuju ke pos. Surat-surat kendaraan ia bawa. Sampai di sini, seluruh penumpang bergumam. Gumam yang satu menyatakan: “paling-paling minta duit”. Gumam yang lain “kasih uang aja, nanti kan selesai.” Berbagai gumam para penumpang bukannya tanpa dasar. Pengalaman membimbing mereka kepada cara pikir seperti itu. Dan setiap mata penumpang kembali mengawasi dari dalam bis AKAP tersebut, ada yang melongokkan kepalanya, dan beberapa bahkan ikut turun menyaksikan jalannya peristiwa.

Sampai di depan pos penjagaan, sang polisi kembali menumpahkan kekesalannya pada sopir dan kondektur. Dalam bahasa Jawa ia berkata kira-kira seperti ini “Anda sudah tahu bahwa di sini ada tanda larangan untuk berhenti, tapi anda masih saja ngetem di tempat itu.” Ia kemudian menegaskan bahwa bus-bus yang berhenti di situ benar-benar mengganggu kelancaran berlalu lintas.Barangkali merasa dikejar waktu karena perjalanan masih jauh, kondektur mengeluarkan uang duapuluh ribu untuk kemudian disodorkannya pada polisi tersebut. Pemandangan ini terlihat oleh semua saja para penumpang yang sedari awal menyaksikan dari dalam bus. Para penumpang kembali bergumam, dan berharap permasalahan ini akan selesai sehingga perjalanan kembali dapat dilanjutkan. Namun di luar dugaan, polisi muda yang wajahnya memerah itu menampik uang yang disodorkan sang kondektur. Para penumpang yang menyaksikan menjadi terkejut dan menyangka bahwa uang sejumlah itu kurang. Namun dugaan penumpang salah. Polisi muda itu dengan cepat memasukkan uang kertas itu kembali pada saku baju sang kondektur sambil berkata: “Saya butuh uang, namun saya bukan polisi yang bisa dibeli Pak.” Ia memandang wajah sang kondektur dengan tajam. Kepada kondektur itu ia berkata keras bahwa menyuap petugas adalah pula pelanggaran hukum dan ia bisa memperkarakan hal ini. Menyadari kesalahannya kondektur menghiba minta ampun serta berjanji tak akan mengulangi lagi. Sang sopir juga memohon maaf, karena belakangan diketahui setelah diperiksa surat-suratnya, ternyata SIM yang ia miliki sudah lampau waktu. Pada sang polisi keduanya memohon maaf dan kebijakan atas kesalahannya. Walaupun kemarahannya kemudian bertambah karena usaha penyuapan, polisi muda itu kemudian kemudian mempersilakan sopir dan kondektur melanjutkan perjalanan setelah mencatat nama dan nomor kendaraan bus itu serta mengancam jika suatu saat terbukti membandel lagi ia akan mengambil tindakan tegas. Semua penumpang yang menyaksikan peristiwa itu menarik nafas lega karena permasalahan bisa diselesaikan. Tak henti-henti para penumpang memuji sang polisi muda, kendati bus telah semakin jauh berlalu meninggalkan tempat itu. Peristiwa itu, kejadian singkat itu memang hanya sebuah peristiwa kecil, namun begitu membekas di benak mereka yang menyaksikan termasuk saya, salah satu penumpang bus AKAP tersebut.

®

Tindakan polisi yang menunjukkan kemarahannya pada masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam kasus di atas tentunya amat disayangkan. Sebagai abdi masyarakat, ia mestinya memahami paradigma polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dan bukan sebaliknya minta dilayani dan dihormati masyarakat. Etika dan sopan santun harus dikedepankan dalam melaksanakan tugas. Akan lebih baik jika polisi tadi mendekati awak bus dan melakukan tindakan persuasif sekalipun ia menengarai adanya dugaan pelanggaran hukum. Ini berkesesuaian dengan Code of Conduct for Law Enforcement Official[2] yang menyebutkan bahwa in the performance of their duty, law enforcement officials shall respect and protect human dignity and maintain and uphold the human rights of all persons. Namun demikian terlepas dari kelemahan yang manusiawi sifatnya itu, peristiwa di atas memiliki arti yang tidak kecil dalam pembentukan citra polisi di masyarakat. Peristiwa di atas telah menggugurkan generalisasi yang selama ini melekat di benak bahwa semua polisi berperilaku tidak profesional dan tidak bersih dari KKN. Sisi kelemahan sang polisi muda tertutup dengan profesionalitas yang ditunjukannya. Tidak ada satu penumpangpun yang memprotes tindakannya memarahi sopir dan kondektur. Sebaliknya semua orang memuji sang polisi muda tadi. Sosok polisi muda yang tak mau menerima uang suap itu seolah sosok yang selama ini dirindukan kehadirannya yang selama ini dinanti-nanti.

®

Dari kasus di atas menarik dipertanyakan adalah mengapa ada polisi yang mampu menjaga profesionalisme dengan tidak menerima suap seperti sang polisi muda tadi, dan mengapa ada kalanya banyak polisi yang justeru mengambil kesempatan untuk keuntungannya sendiri? Tulisan ini meyakini setidaknya ada tiga (3) faktor yang berperan dalam menentukan profesionalisme seorang polisi.

Pertama, adalah faktor human resources atau sumber daya manusia (SDM). Membicarakan SDM kita tak bisa melepaskan diri dari proses rekrutmen anggota polisi. Hanya melalui rekrutmen yang baik dan transparant lah dapat diharapkan dihasilkannya anggota polisi yang baik. Sayangnya, seakan telah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa jika ingin menjadi polisi, orang haruslah menyetor sejumlah uang tertentu kepada para pengambil kebijakan rekrutmen. Jika tidak, niscaya akan sangat sulit memasuki dunia kepolisian. Memang selalu ada tempat bagi polisi yang benar-benar direkrut berdasar prestasi, namun tempat untuk itu begitu terbatasnya. Selebihnya rekrutmen lebih didasarkan pada kemampuan finansial. Model seperti ini mau tak mau menyingkirkan mereka yang sesungguhnya ingin benar-benar menjadi abdi masyarakat dengan sebaik-baiknya namun tak memiliki biaya yang cukup. Di sisi lain, rekrutmen yang masih berbau uang seperti ini memaksa para polisi junior untuk berfikir secara ekonomis manakala ia telah bertugas. Ia akan berupaya untuk mengembalikan modal yang telah digunakannya secepat mungkin. Memasuki dunia kepolisian bagi polisi yang memasuki karir melalui cara demikian menjadi tak ubahnya memasuki dunia dagang. Ini tentu bukan sesuatu yang baik, karena polisi bekerja bukan berdasar logika untung rugi, akan tetapi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Visi Misinya.

Kedua, adalah faktor keteladanan. Pendidikan dan latihan di bidang kepolisian telah dirancang sedemikian rupa untuk membentuk seorang warga negara menjadi polisi yang mampu menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Namun demikian, apa yang sudah diterima dalam tahap pendidikan dan latihan itu tidaklah dengan serta merta akan membentuk karakter seorang polisi yang diidealkan. Seorang polisi terikat oleh hirarki komando yang ketat. Dalam konteks relasi bawahan dan atasan ini, keteladanan memegang peranan penting dalam pembentukan watak seorang polisi. Jika sang atasan tak mampu memberikan teladan yang baik, ia akan ditiru oleh anak buah, atau setidaknya menjadi justifikasi bagi polisi muda bahwa senior mereka pun melakukan hal yang sama. Masyarakat mempunyai caranya sendiri yang unik untuk mengidentifikasi profesionalisme polisi terkait dengan keteladanan ini. Manakala terjadi pergantian pimpinan namun penyakit masyarakat seperti judi, miras dan prostitusi tetap marak, masyarakat akan menyimpulkan bahwa jajaran pimpinan di kepolisian pastilah bermain mata dengan pelaku penyakit masyarakat. Namun sebaliknya jika penyakit masyarakat tidak banyak berkembang atau setidaknya dapat diminimalisir akan disimpulkan bahwa pimpinan polisi pastilah mempunyai profesionalitas yang tinggi.

Ketiga adalah berkaitan dengan faktor kedisiplinan. Membicarakan kedisiplinan polisi akan terkait erat dengan prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada mereka yang terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Pemberian sanksi tentunya disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan dan memperhatikan tujuan pemberian sanksi, yakni efek jera bagi yang melanggar maupun sebagai peringatan bagi anggota
polisi yang lain. Kejadian dimana polisi mengonsumsi narkoba, perselingkuhan dua (2) Kapolsek sebagaimana terjadi di Sleman, Yogyakarta, bahkan polisi menjadi otak kriminalitas sebagaimana terjadi di Surabaya dimana polisi menjadi otak uang palsu[3] ditengarai karena selama ini tidak ada penegakan disiplin yang memadai. Berkaitan dengan disiplin, polisi tidak bisa melepaskan diri dari partisipasi masyarakat. Pengaduan masyarakat harus dibuka sehingga pengawasan tidak saja bersifat internal, melainkan eksternal.

·

Sebagai suatu institusi penegak hukum dalam negara yang demokratik, lembaga kepolisian termasuk jajaran Polwil Banyumas dituntut untuk terus menegaskan dirinya sebagai abdi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas terhadap publik. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme terkait mutu pelayanan, pembenahan dalam hal rekrutmen dan pengawasan mutlak dilakukan. Dalam hal rekrutmen, perlulah diperhatikan hak atas akses yang sama dari warga negara untuk memasuki sektor pelayanan publik (right of equal access to public service). Sebagaimana ditegaskan oleh High Commissioner for Human Rights[4], rekrutmen, tidak boleh melibatkan pembedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin dan agama. Komisioner Tinggi HAM PBB juga menyatakan bahwa dalam rekrutmen polisi, satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan haruslah kualitas dan kualifikasi calon polisi dan jumlah lowongan yang tersedia.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan disiplin, tak boleh dilupakan pula untuk membuka seluas-luasnya askses bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pengaduan terkait disiplin anggota. Ini akan menjadi penyelaras dan penyeimbang pengawasan dalam rangka penegakan disiplin yang yang internal sifatnya. Polisi harus terbuka dengan pengaduan masyarakat dan menghilangkan kesan bahwa kepolisian adalah suatu lembaga yang menyeramkan yang tidak bisa dikritisi.

Polisi juga harus memiliki sikap proaktif (proactive policing) dalam menghadapi situasi kamtibmas tertentu. Pengamatan penulis, setelah dimuatnya SMS warga di Harian Kompas Edisi Jawa Tengah pada hari Sabtu 14 Juni 2008 yang mengeluhkan ketiadaan polisi di berbagai persimpangan jalan, baru pada hari Senin 16 Juni 2008 terlihat polisi yang berjaga dan mengatur lalu lintas di seputar kota Purwokerto. Bahwa polisi berjaga ketika lampu lalu lintas mati adalah sesuatu yang patut kita apresiasi, namun disayangkan bahwa tindakan polisi yang mengatur lalu lintas ketika listrik padam lebih terkesan sebagai tindakan yang reaktif, yakni setelah adanya kritik masyarakat melalui media massa terlebih dahulu. Bukankah sudah sangat jelas bahwa ketiadaan lampu lalu lintas berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dan seharusnya polisi proaktif berjaga di persimpangan jalan sebagaimana dilakukan ketika situasi normal?

Terkait dengan pengawasan dan dalam rangka community policing, di era kebebasan informasi seperti sekarang, sudah saatnya pula polisi membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat baik bagi mereka yang membutuhkan pelayanan maupun, mereka yang hendak mencari atau menyampaikan informasi. Era teknologi informasi yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa hambatan fisik semestinya benar-benar dimanfatkan bagi Polwil Banyumas untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Sayangnya hal ini belum dilakukan secara optimal oleh Polwil Banyumas, setidaknya hingga tulisan ini dibuat tidak ada situs resmi Polwil Banyumas ketika penulis melakukan pencarian (searching) melalui media internet. Ini komunikasi dengan polisi baik yang terkait dengan kamtibmas maupun yang pengaduan masih harus dilakukan secara konvensional. Ini tentunya tidak menguntungkan karena warga masyarakat menemui kesukaran untuk mengakses informasi atau bahkan memberi informasi yang bisa jadi amat berguna bagi polisi itu sendiri. Di era keterbukaan ini hal tersebut nampaknya sudah tak lagi relevan dan sudah semestinya segera dilakukan perbaikan.

Pada akhirnya, bagaimanapun masyarakat mengharapkan polisi yang semakin profesional dan mumpuni dalam melaksanakan tugasnya. Telah disadari bahwa sebagai salah satu pilar penegakan hukum, polisi tidaklah dapat berdiri dan bekerja sendiri, namun akan senantiasa membutuhkan peran serta masyarakat. Oleh karenanya, polisi, khususnya Polwil Banyumas tidak saja harus terus menjaga hubungan dengan masyarakat sebagai basis dari kinerja yang optimal, akan tetapi membuka akses yang seluas-luasnya bagi keikutsertaan warga masyarakat. Hanya dengan keterbukaan dan dan paradigma sebagai pelayan masyarakatlah Polisi akan selalu dimiliki, dicintai, dan dibanggakan oleh masyarakat. S
elamat Ulang Tahun!



[1] Alumnus Monash University Law School, Melbourne Australia, Dosen Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto.

[2] Annexed to General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979

[3] Lihat Antara News, Dibekuk Oknum Polisi Jateng “Otak” Sindikat Uang Palsu, http://www.antara.co.id/arc/2007/12/5/dibekuk-oknum-polisi-jateng-otak-sindikat-upal/, diakses pada 15 Juni 2008

[4] Human Rights and law Enforcement: A Manual on Human Rights Training for The Police, New York & Geneva: United Nations, 1997 hal. 158